Meski demikian, ia menjelaskan bahwa Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 memberi ruang perlindungan bagi daerah. Untuk wilayah kerja migas yang telah memperoleh persetujuan Plan of Development (POD) pertama, kontraktor diwajibkan terlebih dahulu menanggung kewajiban pembiayaan BUMD melalui skema carry.
Artinya, pemerintah daerah tidak harus mengeluarkan modal awal dalam jumlah besar untuk memperoleh PI tersebut.
Persoalan krusial justru berada pada status geografis Blok Masela yang berada di wilayah offshore lebih dari 12 mil laut. Dalam ketentuan yang berlaku, PI pada wilayah seperti itu tidak otomatis wajib diberikan maupun wajib dicarry oleh kontraktor.
Karena itu, Gerard menilai Pemerintah Provinsi Maluku bersama PT Maluku Energi Abadi harus bergerak lebih agresif melalui jalur politik, diplomasi, dan negosiasi tingkat tinggi agar hak PI tetap dapat diamankan.
“Kalau Maluku hanya bergantung pada DBH, daerah hanya menerima aliran dana yang datang dan pergi. Tapi kalau berhasil mengamankan PI 10 persen, Maluku punya aset produktif yang menghasilkan dividen selama puluhan tahun,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut PI dapat menjadi fondasi lahirnya dana abadi daerah atau sovereign wealth fund versi Maluku yang menopang pembangunan lintas generasi, bahkan setelah cadangan gas Masela habis diproduksi.
Pesan utama yang disorot Gerard dari webinar tersebut dinilai sangat tajam: DBH hanya membuat daerah bertahan hidup, sedangkan PI berpotensi membuat Maluku naik kelas secara ekonomi.
“Tanpa PI, Maluku hanya menjadi penonton di ladang gasnya sendiri. Itu ironi besar yang tidak boleh terjadi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Gerard mendesak manajemen PT Maluku Energi Abadi segera memperkuat kapasitas kelembagaan, termasuk merekrut konsultan profesional dan membentuk tim ahli yang mampu memperjuangkan kepentingan daerah dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Gas Masela suatu hari akan habis. Yang tersisa adalah apakah rakyat Maluku menjadi pemilik atau hanya menjadi peminta di tanahnya sendiri,” tutup Gerard Wakanno.
