Pemerintah kemungkinan ingin membangun sistem kontrol devisa dan tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi. Strategi ini memiliki kemiripan dengan beberapa negara yang menggunakan state trading mechanism untuk menjaga kendali terhadap komoditas strategis nasional. Negara ingin memastikan devisa ekspor masuk ke sistem domestik serta mengurangi potensi manipulasi harga dan under invoicing.
Namun pasar masih menunggu kejelasan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Dunia usaha ingin mengetahui apakah BUMN akan bertindak sebagai aggregator ekspor, trader utama, atau hanya penyedia fasilitas administrasi ekspor. Pelaku pasar juga mempertanyakan struktur biaya, arrangement fee, dan dampaknya terhadap efisiensi perdagangan internasional Indonesia.
Ketidakjelasan implementasi menyebabkan pasar merespons secara hati-hati. Indeks pasar modal sempat bergerak negatif setelah isu tersebut muncul. Investor cenderung sensitif terhadap kebijakan yang berpotensi mengubah struktur perdagangan komoditas nasional karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ekspor Indonesia.
Tekanan eksternal juga masih menjadi faktor risiko utama RAPBN 2027. Harga minyak dunia bergerak naik tajam sejak awal 2026 akibat ketegangan geopolitik global. Jika harga energi bertahan tinggi dalam jangka panjang, maka tekanan terhadap subsidi energi, inflasi domestik, dan nilai tukar rupiah akan meningkat.
Pemerintah terlihat mencoba mengantisipasi ketidakpastian tersebut dengan menggunakan rentang asumsi makro yang relatif lebar. Inflasi dipatok pada kisaran 1,5–3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi dipasang dalam rentang 5,8–6,5 persen. Nilai tukar dan suku bunga juga dibuat lebih fleksibel untuk mengantisipasi volatilitas global.
Pendekatan ini memperlihatkan sikap fiskal yang lebih hati-hati dibanding periode booming komoditas sebelumnya. Pemerintah tampaknya ingin menghindari risiko over optimism yang dapat membebani APBN di tengah ketidakpastian global.
Tantangan berikutnya berada pada kualitas belanja negara. Indonesia selama ini memiliki persoalan klasik berupa rendahnya efektivitas multiplier effect APBN. Belanja negara sering kali besar secara nominal tetapi kurang efisien dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif. Pemerintah sekarang mulai mengarahkan APBN agar lebih fokus pada aktivitas yang memiliki dampak ekonomi langsung seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, konektivitas logistik, dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.
