“Harapannya ada kesadaran masyarakat. Selain memang bertujuan menurunkan kemiskinan, kami juga ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan, melalui program tersebut diharapkan muncul budaya saling mengingatkan antarwarga. Bahkan, dari hasil uji coba selama sekitar satu bulan, terdapat masyarakat yang menolak dipasang label karena merasa sudah tidak layak menerima bantuan.
“Ada masyarakat yang bilang, ‘kami sudah tidak miskin lagi’, sehingga akhirnya tidak ditempel label. Itu menjadi bagian dari uji coba yang cukup berhasil,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor berencana memperluas penerapan program tersebut setelah tahap uji coba dinilai berjalan positif. Targetnya, perubahan data kemiskinan mulai terlihat pada Januari 2027.
“Ini lebih kepada metodologi dan membangun kesadaran masyarakat. Ending-nya nanti kita lihat perubahan data per bulan, karena data itu penting untuk perbaikan kehidupan masyarakat,” jelasnya.
Fokus Penanganan di Wilayah Barat
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, Pemkab Bogor juga melakukan analisis terhadap 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Hasilnya, konsentrasi kemiskinan dinilai lebih banyak berada di wilayah barat.
Karena itu, intervensi yang dilakukan tidak selalu berbentuk bantuan sosial langsung, melainkan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing.
