Jakarta, MAHATVA.ID – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penegakan hukum Polri harus dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan hati nurani demi menghadirkan keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo saat menutup Rapat Kerja Teknis Reserse Kriminal Polri 2026 di Aula Awaloedin Djamin Lantai 9 Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Reserse Kriminal Polri, Wakapolri memperkenalkan konsep O2H sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan Polri.
“Polri harus bekerja dengan melibatkan O2H, yaitu otak, otot, dan terutama hati dalam nurani hukum,” tegas Dedi Prasetyo.
Menurutnya, konsep tersebut menekankan bahwa setiap personel Polri tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan ketegasan dalam penegakan hukum, tetapi juga harus mengedepankan empati, rasa keadilan, dan sensitivitas terhadap masyarakat.
Wakapolri menjelaskan bahwa penegakan hukum yang ideal harus menghadirkan tiga aspek utama, yakni kepastian hukum, keadilan, serta kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Reserse Kriminal Polri mulai dari tingkat Mabes, Polda, Polres hingga Polsek atas dedikasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Reskrim Polri atas pelaksanaan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai berbagai capaian yang diraih jajaran Reskrim Polri telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung program strategis nasional, termasuk program Asta Cita pemerintah.
Selain itu, Wakapolri turut mengapresiasi pelaksanaan Rakernis Reskrim Polri 2026 yang menghadirkan pembahasan lintas disiplin, mulai dari aspek teknis, taktis, strategis, hingga penguatan integritas dan ketakwaan personel.
Forum group discussion (FGD) serta literasi praktik lapangan yang digelar selama Rakernis dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas penegakan hukum di masa mendatang.
Berdasarkan analisa pengaduan masyarakat tahun 2026, Wakapolri menyoroti bahwa perhatian publik terhadap kualitas penegakan hukum masih banyak tertuju pada tingkat kewilayahan, mulai dari Polsek, Polres hingga Polda.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran memperkuat kualitas pelayanan dan pengawasan internal hingga tingkat Polsek sebagai ujung tombak pelayanan Polri kepada masyarakat.
“Ketika Polres dan Polsek mengalami kendala, maka Polda harus hadir melakukan asistensi. Begitu pula ketika Polda menghadapi hambatan, Mabes Polri bertanggung jawab memberikan pendampingan,” tegasnya.
