BOGOR, MAHATVA.ID – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kediamannya di Hambalang.
Pertemuan yang berlangsung pada 3 Mei 2026 tersebut merupakan agenda rutin bulanan antara pemerintah dan PPATK dalam rangka evaluasi transaksi keuangan nasional serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.
Mengutip unggahan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia melalui media sosial resminya, pertemuan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Setkab menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap potensi kebocoran anggaran serta optimalisasi pendapatan negara. Kehadiran Kepala PPATK di Hambalang dinilai sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mencegah praktik korupsi serta memastikan setiap aliran dana negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya transparan, tetapi juga berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
“Setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu,” tulis Setkab dalam keterangannya yang dikutip pada Senin (4/5/2026).
Lebih lanjut, pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Pertemuan ini sekaligus menjadi indikator bahwa pemerintahan Prabowo akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga pengawas keuangan seperti PPATK guna memastikan sistem keuangan negara berjalan secara sehat dan transparan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan potensi penyimpangan anggaran dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
