• Senin, 19 Oktober 2026

Sekda Bogor Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah ke-30, Tito Karnavian Soroti Lemahnya Sinkronisasi Pusat-Daerah

Photo Author
Redaksi Mahatva, Mahatva.id
- Senin, 27 April 2026 | 19:46 WIB
Sekda Bogor Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah ke-30, Tito Karnavian Soroti Lemahnya Sinkronisasi Pusat-Daerah
Sekda Bogor Pimpin Upacara HUT Otonomi Daerah ke-30, Tito Karnavian Soroti Lemahnya Sinkronisasi Pusat-Daerah

Bogor, MAHATVA.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (27/4/2026).

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh sinergi, komitmen, serta peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ajat Rochmat Jatnika menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembangunan nasional.

Menurut Tito Karnavian, otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.

“Ketidaksinkronan antara program pemerintah pusat dan daerah kerap menimbulkan tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut harus segera diperbaiki melalui penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas pemerintahan. Tanpa sinkronisasi yang kuat, tujuan pembangunan nasional dinilai sulit tercapai secara optimal.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi langkah strategis yang harus diutamakan. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan prioritas nasional, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, ia menekankan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus bersifat kemitraan aktif, tidak sekadar pelaksana kebijakan, tetapi juga ikut merancang pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

“Pemerintah daerah harus menjadi mitra strategis yang tidak hanya menjalankan, tetapi juga ikut merancang kebijakan agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Pada momentum Hari Otonomi Daerah ke-30 ini, seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diajak untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sinergi yang solid demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Dengan sinergi yang kuat, pemerintah optimistis berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi secara efektif, sekaligus memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Redaksi Mahatva

Terkini

X