MAHATVA.ID -Keluhan warga atas dugaan praktik pemaksaan penumpang dan kondisi angkutan kota (angkot) yang tidak layak di jalur Otemer-Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mencuat pada Jumat (17/4). Penumpang mengaku dibatasi dalam memilih transportasi, sementara aspek keselamatan kendaraan dipertanyakan.
Situasi ini terjadi di titik transit Desa Otemer, yang menjadi simpul pergerakan penumpang dari sejumlah kecamatan. Warga menyebut praktik di lapangan berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan perjalanan.
Sejumlah penumpang mengaku tidak bebas menggunakan kendaraan jemputan keluarga. Mereka diarahkan untuk menggunakan angkot setempat saat tiba di lokasi transit.
"Untuk jemput orang tua saja tidak bisa. Harus ikut kendaraan dari Otemer. Ini sangat meresahkan," ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Keluhan serupa datang dari penumpang lain. Mereka menyebut kendaraan dari luar wilayah, seperti Kecamatan Wuarlabobar dan Seira, kerap mengalami hambatan saat hendak menjemput penumpang.
“Kalau ada mobil jemputan, sering dihentikan. Penumpang diarahkan naik angkot setempat,” kata sumber tersebut.
Selain dugaan pembatasan pilihan transportasi, warga juga menyoroti kondisi fisik angkot. Beberapa kendaraan dinilai tidak memenuhi standar kelayakan jalan dan berisiko bagi penumpang.
Kondisi ini dinilai krusial mengingat jalur Otemer-Saumlaki memiliki jarak tempuh relatif panjang dan tingkat risiko perjalanan yang tinggi. Faktor teknis kendaraan menjadi penentu utama keselamatan, terlebih jalur ini kerap dikaitkan dengan insiden kecelakaan yang menelan korban jiwa sehingga membutuhkan pengawasan ketat dan standar kelayakan yang tegas.
Masyarakat mendesak Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar segera melakukan penertiban. Pengawasan terhadap uji kelayakan kendaraan dan praktik di lapangan dinilai mendesak.
Warga juga meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun tangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi gesekan sosial.
“Jangan sampai persoalan transportasi berkembang jadi konflik. Ini harus ditangani bersama,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perhubungan maupun pihak terkait. Kekosongan respons ini memperbesar desakan publik akan transparansi dan tindakan cepat.
Warga berharap kepala dinas turun langsung ke Otemer untuk melihat kondisi riil di lapangan. Kehadiran langsung dinilai penting agar kebijakan yang diambil berbasis fakta, bukan laporan administratif semata.
Persoalan ini menyentuh kepentingan publik secara langsung: keselamatan, kebebasan memilih transportasi, dan kepastian layanan. Jika dibiarkan, praktik yang tidak tertib berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat sekaligus memicu ketegangan sosial di ruang publik.
