Jakarta, MAHATVA.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang disebut akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Herman menegaskan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya kewenangan kepala negara dalam menentukan komposisi kabinet.
Menurutnya, keputusan terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
“Kalau masalah reshuffle kita serahkan kepada Presiden, karena seluruhnya itu adalah otoritas dan hak prerogatifnya Presiden,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menambahkan, keputusan apakah reshuffle akan dilakukan atau tidak, termasuk siapa saja yang akan dipilih atau diganti, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
“Pak Presiden akan melakukan reshuffle atau tidak, memilih siapa, ya itu adalah urusannya Beliau,” lanjutnya.
Herman juga berharap dengan menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden, pemerintah dapat tetap fokus bekerja tanpa gangguan dalam menjalankan program pembangunan nasional.
“Sehingga kita serahkan saja supaya Beliau bisa bekerja dengan nyaman dan mampu melewati berbagai tantangan pembangunan, serta ke depan bisa sukses memimpin negeri ini,” pungkasnya.
Isu reshuffle kabinet belakangan mencuat seiring dinamika politik nasional dan evaluasi kinerja sejumlah kementerian di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo.
