Bogor, MAHATVA.ID — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem meritokrasi dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta penerapan mekanisme pengisian jabatan yang profesional dan terbuka melalui sistem open bidding.
Rudy menegaskan bahwa reformasi birokrasi menjadi prioritas utama guna memastikan setiap posisi strategis diisi berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan praktik menyimpang seperti jual beli jabatan.
“Ini adalah bagian dari keseriusan kami dalam menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional. Kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi berdasarkan kompetensi, bukan praktik yang menyimpang,” tegas Rudy.
Menurutnya, dengan jumlah ASN yang besar, Pemkab Bogor juga terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur.
Menanggapi isu jual beli jabatan yang sempat beredar, Rudy memastikan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran di lingkungan birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Bogor, kata dia, langsung bergerak cepat melalui Inspektorat untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, meskipun tidak seluruh proses dipublikasikan ke masyarakat.
“Inilah wujud keseriusan kami. Apapun yang disampaikan kepada kami, bisa langsung kami tindaklanjuti. Namun, proses tersebut tidak selalu kami ekspos ke publik. Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang sehat dan bersih,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam satu bulan terakhir, Inspektorat melalui Irban V telah melakukan penelusuran terhadap berbagai laporan terkait dugaan pelanggaran.
Jika ditemukan indikasi tindak pidana, maka kasus tersebut akan segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel juga diperkuat melalui sinergi dengan jajaran legislatif. Hal ini melibatkan Wakil Bupati Ade Ruhandi serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan optimal dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Dengan langkah tegas ini, Pemkab Bogor menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan tidak memiliki tempat dalam sistem pemerintahan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan publik melalui kinerja birokrasi yang transparan, profesional, dan berintegritas.
