Selanjutnya, Rapimnas mengunci persiapan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 yang dijadwalkan Juli 2026. Munas ini akan bersinggungan langsung dengan momentum pendaftaran ke Dewan Pers.
Artinya, setiap keputusan Munas akan berdampak strategis. Bukan hanya soal kepemimpinan, tetapi juga kesiapan organisasi menghadapi uji legitimasi nasional.
Agenda krusial lain adalah penentuan daerah target verifikasi Dewan Pers. Keputusan ini akan menguji kesiapan riil organisasi di tingkat daerah-dari infrastruktur hingga administrasi.
“Verifikasi faktual adalah tahapan penentu. Daerah yang ditunjuk harus benar-benar siap,” ujar Mahmud. Penekanan ini menggarisbawahi bahwa simbol organisasi tidak cukup tanpa kesiapan nyata di lapangan.
Di sisi lain, Rapimnas juga akan menandai refleksi empat tahun perjalanan PJS melalui peringatan HUT ke-4. Namun, perayaan ini tidak berdiri sebagai seremoni semata.
Tema 2026-“Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional dan Diakui”-menjadi pernyataan sikap. Ini adalah penegasan arah di tengah tuntutan kualitas jurnalisme digital yang kian ketat.
“Empat tahun adalah proses. Tahun kelima adalah pembuktian bahwa PJS layak diakui,” kata Mahmud. Pernyataan ini menempatkan 2026 sebagai tahun ujian kredibilitas.
Rapimnas juga akan ditutup dengan langkah konkret: penandatanganan MoU dengan BAZNAS RI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW). Dua kerja sama ini menyasar dua isu mendasar-kesejahteraan dan kompetensi wartawan.
