Jakarta, MAHATVA.ID – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tekanan global, termasuk lonjakan harga energi dan komoditas. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah batas aman 3 persen.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai arahan Sidang Kabinet Paripurna. Efisiensi dari berbagai kementerian dan lembaga (K/L) menjadi kunci agar target tersebut tercapai,” ujar Airlangga.
Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif menghadapi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara di tengah tren harga komoditas yang meningkat.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini dinilai sebagai solusi efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.
Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam upaya menekan konsumsi energi, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
“Ada penghematan dari sisi mobilitas, terutama penggunaan bahan bakar. Penghematannya bisa mencapai seperlima dari konsumsi biasa,” jelas Airlangga.
Kebijakan ini direncanakan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Rencana implementasi kebijakan WFH ini dijadwalkan mulai diterapkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun, pemerintah masih akan menyesuaikan waktu pelaksanaan berdasarkan kondisi global, termasuk perkembangan harga minyak dan situasi geopolitik.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak dan situasi perang akan menjadi pertimbangan,” pungkas Airlangga.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian global, kebijakan yang terukur diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mendorong kemandirian energi Indonesia.
