MAHATVA.ID – Pemerintah mulai mendetailkan kajian terkait rencana pemotongan gaji jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak krisis global serta menekan defisit anggaran negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan kajian mendalam oleh pemerintah.
“(Opsi itu) sedang kita detailkan kajiannya,” ujar Prasetyo usai memimpin rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional, meskipun Indonesia saat ini belum memasuki fase krisis.
Stok BBM Nasional Masih Aman
Di tengah ketegangan global akibat konflik di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman.
Prasetyo menyebutkan, cadangan BBM Indonesia masih cukup untuk 21 hingga 25 hari ke depan, sesuai standar nasional yang disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan (storage).
“Meskipun dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok masih aman. Mekanisme penyimpanan itu kan begitu kosong akan diisi kembali,” jelasnya.
Ia menambahkan, stok cadangan yang disebutkan bukan berarti minyak akan habis setelah jangka waktu tersebut, melainkan bagian dari sistem rotasi pengisian penyimpanan energi nasional.
Pemerintah Dorong Pengurangan Konsumsi BBM
Selain wacana pemotongan gaji pejabat negara, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai langkah penghematan lainnya, termasuk mengurangi konsumsi BBM.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik serta membatasi penggunaan kendaraan dinas pemerintah.
“Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik atau membatasi pemakaian kendaraan dinas pelat merah. Itu sedang kita finalkan,” kata Prasetyo.
Instruksi Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajaran kabinet untuk menyiapkan langkah penghematan nasional sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu lonjakan harga energi global.
