Pemerintah daerah juga menempatkan pembangunan infrastruktur layanan dasar sebagai agenda prioritas dalam rencana pembangunan 2027.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan memiliki makna strategis karena berfungsi membuka keterisolasian wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur dasar di Kepulauan Tanimbar tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi menjadi instrumen penting untuk membuka potensi ekonomi masyarakat yang selama ini terhambat oleh keterbatasan akses,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh semata-mata diarahkan untuk kepentingan industri besar, tetapi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif.
Forum Ranwal RKPD ini diharapkan menghasilkan berita acara serta kamus usulan program pembangunan yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2027.
Kegiatan tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para staf ahli bupati dan asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta staf pendamping.
Hadir pula pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tokoh agama, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta para wartawan media cetak dan elektronik, bersama sejumlah undangan lainnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa arah pembangunan ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
