BOGOR, MAHATVA.ID – Bupati Bogor, Rudy Susmanto mendorong penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang digelar oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Tenis Indoor Kapten Muslihat, kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (6/3/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum konsolidasi bagi BPD se-Kabupaten Bogor dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, terutama menghadapi dinamika politik desa dalam beberapa tahun ke depan.
BPD Dinilai Strategis Saat Transisi Kepemimpinan Desa
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa penguatan peran BPD sangat penting mengingat akan terjadi pergantian kepala desa secara bertahap di Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan, Kabupaten Bogor memiliki lebih dari 6 juta penduduk, dengan 416 desa dan 19 kelurahan, yang sebagian besar akan memasuki masa transisi kepemimpinan.
“Pada tahun 2026 dan 2027 ada banyak kepala desa yang juga akan purna tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi dinamika pembangunan desa,” ujar Rudy.
Menurutnya, menjelang akhir masa jabatan, fokus kepala desa biasanya lebih banyak tertuju pada konsolidasi politik. Karena itu, BPD memiliki posisi strategis untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah
Rudy menekankan bahwa berbagai program strategis nasional maupun daerah harus tetap terlaksana di tingkat desa. Program tersebut antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan infrastruktur desa.
Ia juga mengajak seluruh anggota BPD untuk memperkuat konsolidasi dalam satu wadah organisasi agar memiliki visi yang sama dalam mengawal pembangunan desa.
“BPD harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, terutama ketika terjadi masa transisi kepemimpinan di desa,” jelasnya.
Kejaksaan Siap Dukung Pengawasan Dana Desa
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi penguatan peran BPD dalam mendukung program pembangunan desa.
Menurutnya, konsolidasi ini sangat tepat dilakukan mengingat banyak kepala desa yang akan memasuki akhir masa jabatan dalam beberapa tahun ke depan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman BPD agar program-program prioritas nasional maupun daerah di desa dapat dimonitor dan disukseskan bersama,” ungkap Reda.
Ia juga menegaskan bahwa jajaran kejaksaan siap mendukung BPD dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi pembangunan desa dalam program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun dari desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
