Menurutnya, anggaran untuk mobil dinas dapat dialihkan untuk program lain yang mendesak, seperti pembangunan infrastruktur jalan atau bantuan bagi masyarakat kurang mampu.
"Kebijakan ini menunjukkan semangat melayani dan memprioritaskan kebutuhan rakyat. Jika semua kepala daerah di Jawa Barat melakukan hal yang sama, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat," kata Dedi.
Keputusan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain untuk lebih memprioritaskan anggaran bagi kepentingan publik, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kesejahteraan rakyat secara langsung.
