MAHATVA.ID -Komitmen Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa, dalam membangun pemerintahan bersih dan berintegritas kini menghadapi ujian serius. Sebuah video yang beredar di masyarakat menampilkan Plt Kepala Desa Teineman diduga terlibat dalam konsumsi minuman keras jenis sopi di dalam kantor desa, bersama sejumlah pejabat desa lainnya.
Kejadian yang dilaporkan terjadi pada Sabtu, 29 Mei 2025 itu melibatkan Ketua BPD, Ketua Koperasi Merah Putih, serta seorang Marinyo. Mereka terlihat santai dan menikmati sopi, minuman keras tradisional Maluku, di ruangan yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat.
Tindakan ini langsung menuai kecaman publik. Pasalnya, kantor desa bukan tempat untuk berpesta, melainkan simbol dari pelayanan, etika, dan profesionalisme. Aparatur desa seharusnya menjadi teladan, bukan justru mempertontonkan perilaku yang mencederai kepercayaan masyarakat.
Desakan Publik: Tindak Tegas Plt Kepala Desa yang Minum Sopi di Kantor
Masyarakat Desa Teineman dan sekitarnya dengan tegas meminta Bupati Ricky Jauwerissa untuk segera mengambil langkah hukum dan administratif terhadap oknum yang terlibat. Mereka menilai bahwa pembiaran atas pelanggaran etika aparatur desa hanya akan membuka ruang untuk kerusakan moral lebih luas dalam struktur pemerintahan desa.
“Pemerintahan yang bersih dimulai dari atas. Jika pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan runtuh,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Ujian Kepemimpinan Ricky Jauwerissa di Tengah Sorotan Publik
Pemilihan dan pengangkatan kepala desa merupakan tanggung jawab langsung dari bupati. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat desa akan selalu mengarah pada kredibilitas kepemimpinan kepala daerah.
Hal yang terpenting adalah perilaku ini menjadi momen penting bagi Buapti Ricky Jauwerissa untuk menunjukkan bahwa ia tegas, berani, dan konsisten dalam menegakkan disiplin birokrasi.
Tidak ada ruang toleransi bagi perilaku yang merusak citra pemerintah daerah. Jika tidak ada tindakan konkret, masyarakat dikhawatirkan akan menganggap bahwa ada pembiaran sistemik terhadap pelanggaran kode etik.
Integritas Aparatur Desa Adalah Harga Mati
Sebagai ujung tombak pelayanan publik, aparatur desa dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan etika kerja. Minum sopi di kantor desa bukan sekadar tindakan indispliner, tapi juga bentuk pelecehan terhadap nilai moral, hukum, dan tidak adanya rasa hormat kepada warga yang mereka layani.
Tindakan korektif yang tegas dari pemerintah kabupaten diperlukan agar peristiwa ini tidak menjadi preseden buruk yang melemahkan tata kelola pemerintahan desa ke depan.
Kesimpulan: Tegas atau Kehilangan Kepercayaan
