Meski empat kandidat terbaik telah mencuat dalam bursa seleksi, dinamika internal birokrasi Tanimbar masih diwarnai oleh bayang-bayang politik kelompok dan intervensi individu. Bahkan muncul istilah “Bupati-bupati kecil”, merujuk pada aktor-aktor informal yang mencoba memaksakan kehendak dalam urusan struktural pemerintahan.
Seleksi Sekda bukan ajang balas jasa politik. Ini adalah pertarungan nilai antara kepentingan publik versus kepentingan kelompok. Dan pada akhirnya, publik akan menilai keberpihakan Bupati Kepulauan Tanimbar, apakah pada birokrasi yang profesional, atau pada kepentingan yang elitis?
Sekda Tanimbar Harus Jadi Penjaga Profesionalisme dan Integritas, Bukan Produk Kompromi Politik
Seleksi Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ujian nyata bagi keberanian pemerintah daerah menegakkan integritas birokrasi. Masyarakat menaruh harapan besar agar posisi strategis ini tidak diserahkan pada aktor kompromistis, melainkan pada sosok profesional, independen, berintegritas tinggi, dan visioner.
Pemerintahan yang kuat lahir dari birokrasi yang netral dan kompeten dan Sekda adalah ujung tombak dari misi besar itu. Saatnya Bupati, pansel, dan seluruh pihak terkait menjadikan proses ini sebagai contoh bahwa politik bersih dan tata kelola profesional masih mungkin ditegakkan di Tanimbar.
