Oleh Karena itu, DKP mendesak agar patroli pengawasan diperketat guna memastikan legalitas berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan. Transparansi dan ketegasan sangat dibutuhkan agar perairan Seira tidak menjadi zona abu-abu dalam pengelolaan sumber daya perikanan.
Transparansi Izin Perikanan Jadi Sorotan
Kasus ini menunjukkan urgensi peningkatan transparansi pengelolaan laut dan data kapal perikanan. Masyarakat dan nelayan lokal berharap pemerintah tidak tinggal diam terhadap kapal-kapal yang beroperasi secara tidak sah, yang dapat merusak keberlanjutan ekosistem laut dan merugikan nelayan legal.
“Tanpa verifikasi alat tangkap dan SIPI, kami tidak bisa mengakui keberadaan mereka sebagai kapal legal,” tegas Makatita mengakhiri keterangannya.
