MAHATVA.ID — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menanggapi keras pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang membantah adanya kasus pemerkosaan dalam tragedi Kerusuhan Mei 1998. PDI-P menyatakan akan menulis sejarahnya sendiri dan memperingatkan agar Fadli Zon tidak merasa paling benar dalam proses penulisan ulang sejarah nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh politikus senior PDI-P, Bambang Wuryanto, atau yang akrab disapa Bambang Pacul, pada Senin (16/6/2025), seperti dikutip dari KompasTV.
“PDI-P akan menulis sejarahnya sendiri. Jadi jangan sok benar sendiri,” tegas Bambang.
Sejarah Harus Diakui, Bukan Dihapus
Bambang menyoroti bahwa dalam setiap proses penulisan sejarah selalu terdapat unsur subjektivitas. Oleh karena itu, ia meminta Fadli Zon untuk tidak memaksakan satu sudut pandang seolah menjadi kebenaran tunggal.
“Dalam penulisan ada subjektivitas, jadi jangan selalu merasa benar,” kata dia.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, pernah menegaskan pentingnya mengakui fakta kekerasan seksual yang terjadi saat Kerusuhan Mei 1998. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) juga memperkuat bahwa pelanggaran HAM, termasuk kekerasan seksual, benar-benar terjadi dalam peristiwa tersebut.
Imparsial: Ini Ancaman Penguburan Fakta Sejarah
Terpisah, Direktur Imparsial, Ardi Manto, juga mengkritik langkah Kementerian Kebudayaan yang dinilai berpotensi menghapus fakta sejarah atas nama penulisan ulang.
“Penulisan buku sejarah yang potensial mengubur fakta sejarah ini justru menunjukkan karakter pemerintah otoriter ala Orde Baru,” kata Ardi.
Ia menyebut bahwa proyek ini bisa menjadi bentuk pengingkaran terhadap keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.
“Saat ini, pemerintah via Fadli Zon justru hendak mengubur peristiwa yang seharusnya diungkap secara hukum dengan alasan tidak adanya bukti lengkap,” jelasnya.
