JAKARTA, MAHATVA.ID – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyerukan reformasi besar dalam sistem pendanaan kampanye politik di Indonesia. Dalam sambutannya di Proklamasi Democracy Forum bertajuk “Challenges to the US Democracy & Its Impacts on Global Politics”, Senin (21/7/2025), AHY menekankan pentingnya transparansi, pembatasan dana kampanye, serta perlunya melawan politik uang dan disinformasi.
AHY menilai praktik politik uang saat ini telah merusak esensi demokrasi dan menjadikan kontestasi politik sebagai ajang jual beli suara, bukan kompetisi gagasan.
“Jabatan publik menjadi investasi, bukan panggilan. Para pemimpin dipilih bukan karena integritas dan kapasitas, tapi seberapa dalam kantong mereka. Realitas politik kita hari ini sangat menyedihkan,” tegas AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat.
Menurut AHY, politik uang telah menyingkirkan calon-calon yang jujur dan kompeten. Rakyat sebagai pemilih pun terjebak menjadi konsumen patronase, bukan agen perubahan.
Ia pun menawarkan sejumlah solusi konkret, yakni:
Pelaporan donasi kampanye secara real-time dan dapat diakses publik
Batas maksimal pengeluaran kampanye
Subsidi negara dan akses media yang adil bagi partai politik bersih
Lawan Disinformasi dan Politik Pecah Belah
Selain isu dana kampanye, AHY juga memperingatkan bahaya disinformasi yang memecah belah masyarakat, terutama di era digital. Ia menyebut maraknya post-truth politics yang merusak kualitas demokrasi.
“Di era digital, kebohongan menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Hoaks, ujaran kebencian, dan pembunuhan karakter menghancurkan kepercayaan masyarakat,” kata AHY.
Menurutnya, media sosial yang tak terkontrol memperkuat narasi bohong dan memecah belah bangsa, yang sebelumnya terbukti dalam berbagai pemilu.
AHY menegaskan bahwa jika demokrasi ingin diselamatkan, maka perlu keberanian kolektif untuk melakukan reformasi menyeluruh di semua lini, terutama dalam pendanaan kampanye dan etika berpolitik.
