MAHATVA.ID – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy disorot tajam usai menyetujui rancangan undang-undang (RUU) anti-korupsi baru yang memicu gelombang demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota.
Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan aktivis pecah pada Selasa (22/7/2025), menyusul kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan melemahkan independensi lembaga anti-korupsi utama di Ukraina, yakni Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kantor Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAPO).
RUU kontroversial ini dinilai memperbesar kewenangan pemerintah, khususnya Kejaksaan Agung, dalam mengawasi lembaga-lembaga tersebut. Situasi ini menjadi perhatian serius publik, terlebih saat Ukraina masih berada dalam tekanan invasi Rusia.
Zelenskyy Klaim RUU Akan Perkuat Pemberantasan Korupsi
Presiden Zelenskyy membela keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa RUU ini akan membersihkan pengaruh Rusia dalam sistem peradilan dan mengefektifkan penanganan kasus korupsi besar yang selama ini mangkrak.
"Kasus-kasus besar yang selama ini tidak bergerak harus segera diinvestigasi. Banyak pejabat buron hidup nyaman di luar negeri tanpa konsekuensi hukum. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Zelenskyy, Rabu (23/7), dikutip dari Associated Press.
Zelenskyy mengklaim telah mengumpulkan para pimpinan lembaga keamanan dan anti-korupsi untuk merespons tekanan publik, namun tetap bersikeras bahwa RUU ini adalah langkah reformasi hukum strategis bagi Ukraina.
Dikecam Uni Eropa, Ancaman Gagal Gabung UE Menguat
Kebijakan ini tidak hanya memicu kritik domestik, tapi juga dari mitra internasional. Uni Eropa menyampaikan kekhawatirannya bahwa pembatasan independensi lembaga anti-korupsi dapat menghambat proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa.
"Membatasi independensi lembaga anti-korupsi Ukraina menghambat perjalanan Ukraina menuju Uni Eropa," kata Johann Wadephul, Menteri Luar Negeri Jerman.
RUU Disahkan di Tengah Perundingan Damai Ukraina-Rusia
Di tengah krisis politik dalam negeri, delegasi Ukraina dan Rusia juga diketahui sedang menjalani perundingan damai di Istanbul, Turki, sejak Rabu (23/7). Ini menjadi babak penting dalam upaya meredakan konflik berkepanjangan antara kedua negara.
Namun, kehadiran RUU ini justru dianggap dapat mengganggu kredibilitas Ukraina di mata internasional, terutama terkait komitmen terhadap reformasi tata kelola dan transparansi hukum.
