MAHATVA.ID -Krisis air bersih kembali menghantui warga di berbagai kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Buruknya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tanimbar membuat masyarakat harus membeli air bersih dengan harga mahal atau menggantungkan hidup pada sumur dan sungai yang belum tentu layak konsumsi.
Ironisnya, daerah ini dikenal memiliki sumber mata air melimpah. Namun faktanya, air PDAM tidak lagi mengalir secara rutin ke rumah-rumah warga. Kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, tapi mencerminkan bobroknya manajemen PDAM dan lemahnya kepedulian Pemerintah Daerah Tanimbar terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“Sudah dua bulan air PDAM tidak mengalir. Kami terpaksa beli air tangki Rp100 ribu seminggu,” ujar Nikolas Frets Besitimur, aktivis sosial di Tanimbar.
Berdasarkan investigasi mahatva.id, PDAM Tanimbar tengah mengalami krisis keuangan akut. Gaji karyawan menunggak hingga berbulan-bulan. Banyak teknisi enggan bekerja karena tidak dibayar, fasilitas rusak, dan operasional lumpuh total. Bahkan, pembelian solar untuk pompa air dan perawatan jaringan pipa tidak bisa dilakukan karena tak ada dana.
“Kami sudah usulkan perbaikan jaringan berkali-kali, tapi pemerintah daerah tutup mata,” keluh seorang staf PDAM yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, anggaran yang dibutuhkan tidak sebanding dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun hingga kini, tak ada solusi konkret dari Pemda. Pegawai PDAM merasa diperlakukan bak anak tiri di rumah sendiri.
Padahal air bersih adalah hak dasar warga, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Namun di Tanimbar, layanan air bersih justru terabaikan. Anggaran publik lebih banyak dikucurkan untuk kegiatan seremonial daripada perbaikan infrastruktur air.
“Kalau Pemda tidak mampu, serahkan saja PDAM ke pihak ketiga yang profesional. Kasihan pegawai kerja siang malam tanpa gaji, rakyat pula yang jadi korban,” tegas Besitimur.
Ia bahkan menyindir keras manajemen PDAM saat ini.
“Mau pakai profesor sekalipun di kursi Dirut dan Dewan Pengawas, kalau tidak ada anggaran, PDAM tidak akan jalan. Masa kerja pakai daun-daun?”
Tak hanya itu, Aktivis sipil dan tokoh masyarakat mendesak Bupati dan DPRD Kepulauan Tanimbar segera melakukan audit total PDAM, serta mengalokasikan dana darurat untuk penyelamatan layanan air bersih. Transparansi pengelolaan dana dan keberanian politik untuk mengambil keputusan besar dinilai menjadi kunci.
“Pemda harus jujur kepada publik. Jangan bersembunyi di balik alasan teknis. Inti persoalan ada pada buruknya kepemimpinan dan ketiadaan kemauan politik,” lanjut Besitimur.
