1. Kesetaraan di hadapan hukum,
2. Akuntabilitas pejabat publik,
3. Kepastian hukum,
4. Independensi peradilan.
Namun, menurutnya, prinsip-prinsip itu sering kali roboh ketika yang dilaporkan adalah pejabat aktif. “Banyak kasus tumpul karena pelakunya pejabat. Jangan sampai Polres Tanimbar menjadi contoh buruk dalam hal itu,” ucapnya serius.
Publik Menanti: Tajamkah Hukum di Tanimbar?
Masela mengingatkan bahwa rakyat kecil berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama. Ia pun mengaku siap mengawal kasus ini sampai ke tingkat tertinggi jika perlu.
“Jangan remehkan suara rakyat biasa. Hukum bukan untuk pejabat saja, tapi untuk semua,” pungkasnya.
Ujian Moral bagi Institusi Penegak Hukum
Kasus ini bukan sekadar laporan penerobosan rumah. Ini menjadi indikator integritas dan keberanian Polres Tanimbar dalam menegakkan hukum ketika berhadapan dengan elit politik lokal. Jika hukum benar-benar “panglima”, maka proses harus berjalan objektif, transparan, dan profesional, apa pun status pihak yang dilaporkan.
Kini publik Tanimbar menanti: apakah hukum masih mampu berdiri tegak, atau kembali melengkung di bawah tekanan kekuasaan?
Penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Kasus ini membuka ruang refleksi bersama: siapa sebenarnya yang dilindungi hukum: rakyat atau penguasa?
