“Sdr. Moses Serin harus dipecat. Dia telah menyalahi perintah Komda tertanggal 21 Juni 2025. Ini pelecehan terhadap struktur. Jangan hanya karena dekat dengan Wakil Bupati lalu seenaknya membuat keputusan sepihak,” tandas Bolly.
Jaga Marwah Organisasi, Hindari Jadi 'Kendaraan Politik'
Alex dan Bolly sepakat bahwa organisasi Pemuda Katolik bukanlah milik pribadi, bukan alat kekuasaan, dan bukan bagian dari struktur pemerintahan.
“Kami tidak akan membiarkan organisasi ini menjadi kendaraan politik siapa pun. Kami berdiri untuk Gereja dan Tanah Air,” tutup Alex dengan lantang.
Kondisi ini menandakan bahwa konflik internal yang semula hanya terjadi di level pengurus kini telah melebar, dan menjadi ujian serius bagi independensi organisasi. Semua pihak pun kini menanti, apakah Komda Maluku akan bertindak tegas atau membiarkan organisasi ini larut dalam arus intervensi kekuasaan.
