Jakarta, MAHATVA.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah beserta jajarannya untuk menunda berbagai kegiatan seremonial yang dianggap hanya menghabiskan anggaran dan tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Tito usai menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi di Jakarta, Selasa (2/9/2025).
“Menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, apalagi seperti kelihatan pesta-pesta, musik. Maksud saya kegiatan dinas ya, kegiatan seremonial dinas,” tegas Tito dalam keterangannya.
Jaga Kepercayaan Publik
Mendagri menekankan, pejabat daerah harus peka terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ia mengingatkan agar tidak menggelar kegiatan yang terkesan berlebihan, demi menjaga kepercayaan publik, terlebih ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong efisiensi di berbagai sektor.
“Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, terus ada yang berpesta,” ujar Tito.
Selain kegiatan dinas, Mendagri juga mengimbau pejabat dan keluarganya agar tidak memamerkan gaya hidup mewah (flexing). Menurutnya, acara pribadi pun harus dilaksanakan secara sederhana, baik saat ini maupun di masa mendatang.
Larangan Perjalanan Luar Negeri dan Pesta Mewah
Instruksi ini memperkuat arahan sebelumnya, di mana Mendagri Tito telah meminta kepala daerah untuk menunda perjalanan ke luar negeri dan tidak menggelar acara berlebihan seperti pesta mewah atau hiburan besar.
Langkah tersebut, menurut Tito, diperlukan untuk meredam keresahan publik di tengah meningkatnya aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir serta menjaga stabilitas sosial di daerah.
“Peran kepala daerah sangat penting dalam menciptakan situasi kondusif,” jelasnya.
Pesan Hati-hati Saat Berbicara
Tito juga mengingatkan agar pejabat daerah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. Ia menegaskan, setiap pejabat sebaiknya berbicara sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), agar tidak menimbulkan salah tafsir yang bisa memicu gejolak baru.
Pengamat Nilai Langkah Tepat
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai kebijakan Mendagri sudah tepat. Menurutnya, arahan Tito mencerminkan empati pemerintah terhadap masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi.
