MAHATVA.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah daerah dalam melakukan pemulihan kondisi pasca aksi massa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada pekan lalu.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/9/2025), Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan pemetaan kerusakan fasilitas publik di berbagai daerah, termasuk strategi pemulihan yang perlu segera dijalankan.
Kerusakan di Kabupaten Cirebon Jadi Sorotan
Dalam Rapat Koordinasi Kondisi Terkini Kabupaten Cirebon di Kantor Bupati, Rabu (3/9/2025), Bima menyinggung insiden ketika gedung DPRD Kabupaten Cirebon dibakar massa, sehingga membutuhkan penanganan cepat.
“Pak Menteri Tito Karnavian menyampaikan salam dan rasa prihatin atas peristiwa di Cirebon. Beliau meminta agar pemerintah daerah segera mengambil langkah pemulihan yang konkret,” kata Bima.
Bima menyebutkan bahwa selain Cirebon, sejumlah daerah lain juga mengalami kerusakan pada kantor pemerintahan, DPRD, fasilitas publik, halte, gerbang tol, hingga kendaraan operasional pemerintah.
Tiga Arahan Utama Mendagri Tito Karnavian
Wamendagri menyampaikan tiga arahan penting dari Mendagri yang harus segera dijalankan Pemkab Cirebon:
Rekapitulasi Kerusakan dan Rencana Pemulihan
Pemerintah daerah diminta melakukan pendataan detail atas kerusakan gedung DPRD dan fasilitas umum, termasuk menghitung kebutuhan anggaran serta menyesuaikan dengan kemampuan APBD. Bila tidak mencukupi, dapat diajukan bantuan melalui Pemprov Jawa Barat atau pihak ketiga seperti CSR.Percepatan Perbaikan Fasilitas Publik
Pemulihan diminta segera dilakukan agar fasilitas dapat kembali berfungsi dan menghilangkan kesan mencekam di masyarakat.
“Arahan Pak Menteri jelas: bangunan rusak harus cepat diperbaiki dan dirapikan,” tegas Bima.
Menggali Aspirasi Masyarakat
Pemkab Cirebon diminta memahami aspirasi yang menjadi pemicu aksi massa, baik isu nasional maupun kebijakan lokal. Akar masalah harus diidentifikasi melalui dialog agar tidak menimbulkan ketidakpuasan publik di kemudian hari.
Sinergi Pemulihan dan Stabilitas
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Ketua DPRD Sophi Zulfia, Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, Kajari Cirebon Yudhi Kurniawan, serta jajaran OPD terkait.
Bima Arya menegaskan bahwa pemulihan bukan hanya soal perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Intinya, jangan ada kebijakan atau tindakan yang justru memicu kembali ketidakpuasan publik,” pungkasnya.
