MAHATVA.ID – Pemerintah memastikan kondisi pasokan beras nasional aman dan terkendali seiring dengan panen raya yang berlangsung di berbagai wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi gabah kering giling (GKG) periode Agustus–Oktober 2025 mencapai 15,80 juta ton, naik 4,16 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Secara kumulatif, total produksi padi dari Januari hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 53,87 juta ton GKG, atau meningkat 12,17 persen.
Panen Raya Tersebar di 10 Provinsi
Kenaikan produksi didorong oleh luas panen yang signifikan, dengan panen raya tersebar di 10 provinsi sentra produksi padi, antara lain:
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten
Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung, Aceh
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan
Selain itu, 10 kabupaten/kota tercatat memiliki potensi panen tertinggi, di antaranya Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan) dengan potensi produksi 235,57 ribu ton, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat) 113,46 ribu ton, dan Kabupaten Barito Selatan (Kalimantan Selatan) 97,94 ribu ton.
Mentan: Kenaikan Harga Beras Hanya Anomali
Menanggapi gejolak harga beras, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kenaikan harga tidak disebabkan oleh kurangnya produksi.
“Alhamdulillah, produksi beras kita aman. Ketahanan pangan kita cukup aman. Bahkan surplus hingga 3,7 juta ton hingga Oktober ini. Kenaikan harga beras adalah anomali, dan kami akan segera perbaiki bersama,” tegas Mentan di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Pemerintah Aktifkan SPHP dan Awasi Penimbunan
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog terus mengaktifkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia.
“Dengan melimpahnya hasil panen, kami pastikan beras SPHP membanjiri pasar, baik tradisional, ritel modern, hingga warung kecil. Tidak ada alasan harga beras naik karena stok kita sangat aman,” ujar Amran.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu spekulatif.
“Kami menjamin ketersediaan stok, dan akan menindak tegas pihak yang menimbun atau melakukan spekulasi yang merugikan rakyat,” tegasnya.
