BOGOR, MAHATVA.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Kelas IIB Sentul menggelar razia gabungan dan tes urine sebagai upaya memperkuat deteksi dini serta mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (16/9/2026) tersebut melibatkan jajaran kepolisian setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh dengan menyisir sejumlah area fasilitas Lapas, mulai dari kamar dan blok hunian warga binaan, tempat ibadah, dapur, poliklinik, hingga area kegiatan kerja dan pembinaan.
Razia difokuskan pada upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran alat komunikasi atau telepon seluler ilegal, aktivitas penipuan (scamming), serta peredaran gelap narkotika dan barang-barang terlarang lainnya.
Setiap barang yang ditemukan dalam kegiatan tersebut langsung diamankan dan diinventarisasi untuk selanjutnya didokumentasikan serta dilaporkan sesuai prosedur.
Selain penggeledahan, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan tes urine terhadap petugas pemasyarakatan dan warga binaan pemasyarakatan (WBP).
Pemeriksaan tersebut melibatkan dr. Pika Novriani Lubis selaku dokter BNPT. Tes urine dilakukan secara acak maupun menyeluruh sebagai bagian dari langkah pencegahan penyalahgunaan zat terlarang di lingkungan Lapas.
Pemeriksaan juga diarahkan untuk menjaga integritas jajaran petugas sekaligus memastikan lingkungan pembinaan tetap aman dan terbebas dari penyalahgunaan narkotika.
Di sela peninjauan kegiatan, Kepala Lapas Khusus Kelas IIB Sentul menegaskan komitmen jajarannya dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang tertib dan aman.
“Pelaksanaan razia gabungan dan tes urine ini merupakan wujud nyata sinergi kolaboratif Lapas Khusus Kelas IIB Sentul bersama BNPT dan Kepolisian dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, serta praktik penipuan,” ujar Kalapas Khusus Kelas IIB Sentul.
Seluruh rangkaian razia gabungan dan tes urine berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali.
Hasil pelaksanaan kegiatan beserta barang temuan selanjutnya didokumentasikan, diinventarisasi, dan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.