Menurutnya, negara berkembang tidak seharusnya hanya menjadi penerima ketentuan yang telah dibuat, tetapi harus ikut terlibat dalam proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global.
“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representative dan berkeadilan,” ujar Airlangga.
Di bawah Keketuaan India pada 2026, berbagai substansi strategis menjadi pembahasan BRICS.
Agenda tersebut mencakup penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, hingga perubahan iklim dan lingkungan.
Pada bidang ekonomi, pembahasan antara lain diarahkan pada penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
KTT BRICS 2026 akan berlanjut pada hari kedua dengan agenda bertema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.” Agenda tersebut melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.
Selain Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo dalam KTT BRICS 2026 turut didampingi Menteri Luar Negeri, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Sekretaris Kabinet.
Dalam agenda tersebut, Menko Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2026 menjadi momentum untuk memperkuat posisi dan peran aktif Indonesia dalam mendorong tata kelola global yang lebih inklusif, sekaligus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah perubahan ekonomi dan geopolitik dunia.