MAHATVA.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
KTT BRICS 2026 yang berada di bawah Keketuaan India mengusung tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.”
Pada hari pertama KTT, Presiden Prabowo mengikuti sesi khusus negara anggota penuh BRICS bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.” Sesi tersebut berlangsung tertutup dan diikuti para pemimpin negara anggota penuh BRICS.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia mengenai pentingnya membangun ketahanan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Menurut Prabowo, ketahanan perlu dibangun secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, diperkuat melalui kerja sama regional, hingga berkembang menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan kolektif BRICS dalam memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan.
“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” tegas Prabowo.
Prabowo juga menilai pengalaman ASEAN dapat menjadi salah satu contoh bagaimana kerja sama regional berkontribusi dalam membangun ketahanan.
Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi, ASEAN dinilai telah menjadi wadah bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat dialog, kerja sama, sekaligus menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi regional.
Presiden Prabowo turut menegaskan kembali pentingnya reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih responsif terhadap perubahan lanskap global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.
Reformasi tersebut antara lain mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO), serta International Financial Institutions (IFIs).
Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral dinilai semakin penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, serta berbagai tantangan terhadap rantai pasok.
Indonesia terus mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, serta memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.
Menko Airlangga menekankan bahwa keikutsertaan negara-negara berkembang dalam proses reformasi tata kelola global menjadi hal yang krusial.