Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rekening yang disiapkan pemerintah juga akan digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan sosial (bansos).
Melalui skema tersebut, bansos dan berbagai program perlindungan sosial lainnya akan ditransfer langsung kepada penerima melalui rekening.
Skema itu sekaligus diarahkan untuk menggantikan pola subsidi dalam bentuk barang atau produk tertentu.
Luhut menilai digitalisasi penyaluran bansos dapat meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus meminimalkan potensi korupsi.
Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme penyaluran yang tepat agar dana bansos yang masuk ke rekening masyarakat dapat digunakan secara transparan dan tidak disalahgunakan.
Luhut menyebut digitalisasi bansos akan menyasar sekitar 50 juta masyarakat termiskin di Indonesia yang masuk dalam desil 1 hingga 5.
Dana bansos nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan penerima, termasuk untuk pembayaran kebutuhan seperti listrik, beras, hingga bensin.
Namun, mekanisme teknis penggunaan dan penyaluran dana masih dalam tahap kajian.
Pemerintah perlu memastikan sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi sekaligus mencegah dana bantuan digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya, termasuk penyalahgunaan untuk judi online.
Dengan skema rekening perbankan yang terintegrasi, pemerintah berharap penyaluran berbagai program perlindungan sosial dapat dilakukan secara lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.