JAKARTA, MAHATVA.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan sistem, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rini saat menghadiri Rapat Tingkat Menteri (RTM) Persiapan Roll Out Nasional Digitalisasi Bantuan Sosial di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan dan membahas kesiapan penerapan digitalisasi bantuan sosial secara nasional.
Menurut Rini, aspek inklusivitas harus menjadi bagian dari desain transformasi digital sejak awal. Dengan demikian, digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital.
“Keberhasilan transformasi digital bisa dilihat apabila manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Karena itu, inklusivitas harus menjadi bagian dari desain sejak awal, bukan ditambahkan setelah sistem dibangun,” ujar Rini.
Rini mengatakan, perluasan digitalisasi perlindungan sosial juga harus memastikan masyarakat dapat mengikuti seluruh tahapan layanan hingga bantuan benar-benar diterima oleh penerima manfaat.
Untuk itu, Kementerian PANRB akan mengawal penyederhanaan proses bisnis dan integrasi layanan dalam pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak kembali menghadapi berbagai proses manual, pengisian data secara berulang, maupun sistem layanan yang tidak saling terhubung pada tahapan berikutnya.
“Jangan sampai digitalisasi hanya memindahkan proses manual ke dalam aplikasi, sementara masyarakat tetap harus mengulang data dan melewati berbagai tahapan yang tidak terintegrasi,” demikian inti pesan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Transformasi digital perlindungan sosial diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih sederhana, terintegrasi, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat.
Rapat persiapan tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN Tubagus Nugraha, Tenaga Ahli Utama DEN Rahmat Danu Andika, serta tamu undangan lainnya.
Turut mendampingi Menteri PANRB, Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Tenaga Ahli Menteri PANRB Teguh Anantawikrama, serta Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Adi Nugroho.
Melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga tersebut, digitalisasi bantuan sosial diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sistem teknologi, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan dalam kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, penerima manfaat dapat memperoleh layanan perlindungan sosial secara lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan inklusif.