BOGOR, MAHATVA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong integrasi aplikasi dan data antarperangkat daerah sebagai bagian dari penguatan transformasi digital pemerintahan.
Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digelar di Sukaraja, Selasa (8/9/2026).
Mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Ilham, mengatakan Bimtek lanjutan SPLP menjadi momentum penting untuk membawa implementasi transformasi digital pemerintah daerah dari tahap memahami konsep integrasi menuju penerapan interoperabilitas secara nyata.
“Transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada pemahaman konsep, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi pelayanan masyarakat,” ujar Ilham.
Cegah Silo Aplikasi Antarperangkat Daerah
Ilham menjelaskan, interoperabilitas memungkinkan aplikasi, sistem, dan data di lingkungan Pemkab Bogor dapat saling berkomunikasi serta bertukar informasi secara terpadu.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk menghindari silo aplikasi, yakni kondisi ketika aplikasi yang dibangun masing-masing perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa konektivitas dengan sistem lainnya.
Selain meningkatkan konektivitas, integrasi juga dapat membuat pengelolaan data lebih efisien. Duplikasi sistem dapat dikurangi, penginputan data berulang dapat dicegah, serta pertukaran informasi antarperangkat daerah dapat dilakukan lebih cepat.
“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor tidak dapat bekerja sendiri dalam mewujudkan hal tersebut. Keberhasilan penerapan SPLP sangat bergantung pada komitmen seluruh perangkat daerah,” katanya.
Menurut Ilham, setiap perangkat daerah perlu berperan aktif dalam menyediakan data berkualitas, menyiapkan spesifikasi teknis dan Application Programming Interface (API) yang siap diintegrasikan, serta memastikan keamanan sistem.
Integrasi Data Percepat Pelayanan Informasi Publik
Ilham menilai integrasi sistem juga memiliki dampak langsung terhadap pelayanan informasi publik.
Selama aplikasi dan data belum terintegrasi secara optimal, petugas masih harus melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain ketika masyarakat membutuhkan informasi tertentu.
“Misalnya masyarakat bertanya berapa jumlah penduduk Kabupaten Bogor atau berapa nilai investasi. Ketika masyarakat bertanya kepada Diskominfo, tentu kita tidak bisa hanya menjawab, ‘Kami tidak tahu’. Karena data sektoral tersebut merupakan bagian dari informasi yang harus dapat kita layani dan berikan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menuturkan, kondisi tersebut selama ini membuat Diskominfo harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan perangkat daerah yang memiliki data, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun perangkat daerah yang menangani investasi dan perizinan.
Dengan penerapan SPLP dan integrasi data yang berjalan baik, proses tersebut diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.