Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan warga sekolah di tengah kondisi lingkungan yang terdampak abu vulkanik.
Dinas Pendidikan juga meminta satuan pendidikan melakukan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait penyesuaian distribusi serta jaminan keamanan penyediaan makanan bergizi di sekolah.
Koordinasi tersebut diperlukan agar layanan pemenuhan gizi bagi peserta didik tetap mendapatkan perhatian selama penerapan kebijakan PJJ dan kondisi lingkungan terdampak abu vulkanik.
Kepala sekolah juga diminta segera melaporkan secara berjenjang kepada Dinas Pendidikan apabila terjadi kejadian atau insiden alam yang berkaitan dengan abu vulkanik di lingkungan sekolah.
Pelaporan secara cepat diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan sekaligus menentukan langkah penanganan sesuai kondisi di lapangan.
Pemkab Bogor menegaskan bahwa kebijakan PJJ selama 7-8 September 2026 merupakan langkah mitigasi untuk mengurangi risiko kesehatan peserta didik akibat paparan abu vulkanik, sekaligus menjaga keberlangsungan proses pendidikan selama kondisi tersebut berlangsung.