Menanggapi berbagai usulan tersebut, Andreas Taborat memastikan akan mengklasifikasikan aspirasi warga untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.
Ia berkomitmen agar kebijakan publik yang lahir dari DPRD Provinsi Maluku benar-benar menyentuh akar persoalan di Tanimbar, terutama pada aspek-aspek yang menjadi kewenangan langsung pemerintah provinsi.