Saumlaki,MAHATVA.ID -Persoalan administrasi kependudukan tidak selalu selesai ketika petugas hadir dan membuka layanan. Jika warga tidak merespons agenda perekaman, kebutuhan dokumen pada tahap berikutnya berpotensi ikut terkendala.
Kondisi itu menjadi perhatian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Julius Sumanik, S.Sos., MPA, yang turun langsung menemui masyarakat saat pelayanan administrasi kependudukan, Kamis (3/9/2026).
Kehadiran langsung tersebut dilakukan untuk memastikan warga mendapatkan pelayanan sekaligus melihat dari dekat kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
Namun, Sumanik tidak hanya memantau responsif pelayanan. Ia juga meminta masyarakat merespons ketika petugas Dukcapil turun ke wilayah kecamatan dan desa untuk melakukan perekaman data kependudukan.
Menurut substansi imbauan Sumanik, kesempatan perekaman perlu dimanfaatkan masyarakat agar tidak muncul persoalan ketika mereka membutuhkan dokumen administrasi kependudukan pada kemudian hari.
Perekaman data bukan sekadar tahapan teknis. Data tersebut menjadi bagian penting dalam proses administrasi kependudukan warga dan berkaitan dengan kebutuhan dokumen pada tahap selanjutnya.
Karena itu, ketidakhadiran atau rendahnya respons masyarakat ketika petugas datang dapat menjadi persoalan tersendiri. Pemerintah sudah hadir di wilayah warga, tetapi pelayanan akan kehilangan efektivitas jika masyarakat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut.
Kecamatan dan Desa Punya Peran Penting
Tanggung jawab pelayanan karena itu tidak berhenti di kantor Dukcapil. Pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran penting memastikan informasi mengenai jadwal pelayanan dan perekaman benar-benar diketahui masyarakat.
Terlebih, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki wilayah kepulauan dengan tantangan rentang kendali pelayanan. Pemerintah daerah sebelumnya juga telah mendorong pelayanan administrasi kependudukan lebih dekat kepada masyarakat melalui pelayanan di tingkat kecamatan.
Dalam konteks itu, koordinasi menjadi titik krusial. Informasi yang terlambat atau tidak sampai kepada warga dapat membuat agenda perekaman tidak mencapai sasaran yang diharapkan.
Dukcapil Tanimbar sendiri sebelumnya telah mengembangkan pendekatan pelayanan jemput bola melalui inovasi Walang Aduk (Warung Layanan Terpadu Adminduk) untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Artinya, tantangan pelayanan bukan semata bagaimana pemerintah menyediakan layanan, tetapi juga bagaimana layanan tersebut benar-benar digunakan oleh warga yang menjadi sasaran.