BOGOR, MAHATVA.ID – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago, mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar terkait proses hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Bogor.
Wahyudi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiring oleh opini negatif maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menurutnya, setiap informasi yang beredar harus disikapi secara bijak dan tidak langsung dipercaya ataupun disebarluaskan sebelum melalui proses verifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menyikapi proses hukum yang sedang berlangsung.
“Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Supremasi hukum dibangun atas asas praduga tak bersalah sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, mari kita hormati proses hukum sesuai kaidah-kaidah yang berlaku,” ujar Wahyudi, Rabu (2/9/2026).
Menurut Wahyudi, proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara objektif sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.
Ia meminta masyarakat tidak mendahului proses yang sedang berlangsung dengan membangun kesimpulan sendiri sebelum terdapat kepastian hukum.
“Biarkan KPK menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai tupoksinya. Kita hormati setiap tahapan proses hukum dan tidak mendahului atau mengambil kesimpulan sebelum ada kepastian hukum,” tegasnya.
Di tengah derasnya arus informasi, Wahyudi juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap informasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan opini tertentu.
Wahyudi menilai masyarakat perlu bersikap kritis terhadap berbagai narasi yang berkembang, terutama apabila informasi tersebut belum didukung fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengingatkan adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi untuk membangun opini demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kita juga perlu waspada terhadap anasir-anasir yang dengan sengaja menciptakan orkestrasi isu untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jangan sampai masyarakat justru menjadi objek dari narasi yang sengaja dibangun untuk menciptakan kegaduhan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sikap waspada bukan berarti masyarakat harus menutup diri terhadap informasi.
Masyarakat tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi. Namun, menurut Wahyudi, setiap informasi perlu disikapi dengan mengedepankan fakta, verifikasi, serta sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wahyudi berharap situasi Kabupaten Bogor tetap kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.