JAKARTA, MAHATVA.ID – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pemimpin Pasukan Merah Tariu Borneo Bengkulu Rajaking (TBBR) dari suku Dayak Kanayatn, Panglima Jilah, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
Usai bertemu Presiden, Panglima Jilah mengatakan Prabowo memberikan dukungan terhadap upaya penanganan karhutla, termasuk melalui penambahan personel untuk membantu proses pemadaman dan pengendalian kebakaran.
“Kita membahas tentang karhutla. Jadi beliau membantu kita lewat personel untuk segera dan ini sudah dimulai. Sudah sekitar satu minggu sudah karhutla,” kata Panglima Jilah kepada wartawan.
Menurut Panglima Jilah, Presiden Prabowo juga menyetujui sejumlah langkah untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Langkah tersebut di antaranya penambahan helikopter serta pelaksanaan rekayasa cuaca untuk membantu mengendalikan dampak kebakaran.
Namun, Panglima Jilah tidak menjelaskan secara rinci jumlah personel tambahan yang akan dikerahkan ke wilayah terdampak. Menurutnya, keputusan mengenai jumlah personel merupakan kewenangan Presiden.
Dukungan pemerintah tersebut diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Dalam pertemuan tersebut, Panglima Jilah juga menyoroti persoalan aktivitas peladang masyarakat adat yang selama ini kerap dikaitkan dengan munculnya asap akibat karhutla.
Ia meminta agar masyarakat adat yang melakukan aktivitas berladang tidak serta-merta dituding sebagai penyebab kebakaran.
Menurut Panglima Jilah, masyarakat adat memiliki pola pengelolaan lahan yang berbeda dan umumnya melakukan aktivitas berladang di lahan mineral, bukan kawasan gambut.
“Orang berladang itu di lahan mineral (bukan gambut). Jadi dengan waktu yang bersamaan, akhirnya mungkin orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana berladang, bagaimana kehidupan kami di sana, akhirnya menuduh peladang yang menjadi sumber asapnya,” ujarnya.
Ia menegaskan aktivitas berladang masyarakat adat memiliki aturan dan praktik tersendiri yang telah berlangsung secara turun-temurun.
“Orang berladang tidak akan mungkin mau nanam padinya ke tempat yang gambut. Itu saja logikanya,” tambahnya.