JAKARTA, MAHATVA.ID – Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini turut menghadiri rapat strategis tersebut.
Rakortas dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan membahas sejumlah langkah perbaikan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.
Fokus pembahasan meliputi refocusing atau penajaman penerima manfaat Program MBG, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta berbagai isu strategis lainnya.
Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan tata kelola yang kuat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal kepada kelompok penerima.
Melalui Rakortas tingkat menteri tersebut, pemerintah membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan program, termasuk penyesuaian dan penajaman sasaran penerima manfaat.
Selain itu, tata kelola SPPG juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan. Penguatan tata kelola dinilai penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan program dapat berjalan secara terkoordinasi.
Kehadiran MenPANRB Rini Widyantini dalam rapat tersebut mencerminkan pentingnya aspek koordinasi pemerintahan dan tata kelola birokrasi dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG.
Rakortas MBG Tahun 2026 turut dihadiri sejumlah menteri, kepala badan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
Selain itu, rapat juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Keterlibatan lintas kementerian dan lembaga tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan sinergi berbagai sektor, mulai dari perencanaan, penyediaan pangan, kesehatan, kependudukan, pengawasan, hingga tata kelola pelaksanaan di lapangan.
Rakortas tingkat menteri ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada 2026.
Evaluasi terhadap penerima manfaat dan tata kelola SPPG diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.