Menurut Wahyu, pihaknya tidak ingin menghakimi siapapun sebelum proses hukum selesai. Namun, keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik harus mendapatkan perlindungan.
"Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Biarkan aparat melakukan pemeriksaan secara objektif. Namun, kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas adalah harga mati yang harus dihormati," tegas Wahyu.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang merasa keberatan terhadap pemberitaan maupun proses konfirmasi wartawan memiliki mekanisme penyelesaian yang tersedia dalam sistem pers dan hukum.
Keberatan terhadap wartawan, kata dia, semestinya disampaikan melalui hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, atau mekanisme hukum lainnya, bukan melalui kekerasan.
PJS Tanjab Barat Desak Penanganan Hukum
Ketua DPC PJS Tanjung Jabung Barat, Syarwedi, turut meminta aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Ia menegaskan bahwa siapapun yang terbukti melakukan tindak kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Namun demikian, proses penentuan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan.
Kebebasan Pers Kembali Diuji
Kasus dugaan pengeroyokan terhadap wartawan saat melakukan konfirmasi ini menjadi ujian bagi perlindungan kebebasan pers di daerah.
Wartawan memiliki kewajiban melakukan verifikasi dan konfirmasi untuk menghasilkan pemberitaan yang berimbang. Di sisi lain, pihak yang dikonfirmasi juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan menggunakan mekanisme hak jawab maupun hak koreksi apabila merasa dirugikan.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Polsek Pengabuan dan Polres Tanjung Jabung Barat untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional dan terbuka.
Publik menunggu pengungkapan fakta secara menyeluruh: siapa saja yang terlibat, bagaimana kronologi sebenarnya, serta apakah unsur pidana dalam dugaan pengeroyokan tersebut dapat dibuktikan melalui proses hukum.