Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait membuka peluang penambahan alokasi bantuan bedah rumah bagi Kabupaten Bogor.
Tambahan bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan persoalan hunian yang masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Bogor.
Pernyataan itu disampaikan Maruarar setelah menerima kunjungan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Jakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.
Menurut Maruarar, Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang mencapai sekitar 5,76 juta jiwa, membutuhkan perhatian khusus dalam penyediaan hunian layak.
“Tadi backlog yang tidak punya, yang RTLH di Bogor ada 746 ribu, masih besar sekali,” ujar Maruarar.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, persoalan RTLH di Kabupaten Bogor masih menjadi pekerjaan rumah besar sehingga membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Maruarar mengungkapkan, alokasi bantuan bedah rumah untuk Kabupaten Bogor mengalami peningkatan signifikan.
Jika pada tahun sebelumnya jumlah bantuan tercatat sebanyak 1.346 unit, pada tahun 2026 meningkat menjadi sedikitnya 6.396 unit.
Peningkatan tersebut menjadi dorongan penting dalam mempercepat pengurangan jumlah RTLH sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat.
Pemerintah pusat juga masih membuka peluang penambahan kuota bantuan apabila hasil evaluasi menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bogor siap menjalankan program secara tepat sasaran, cepat, dan berkualitas.
“Nanti kita pelajari kesiapannya. Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan kita kasih kepastiannya,” kata Maruarar yang akrab disapa Ara.
Dengan sinergi Pemerintah Kabupaten Bogor dan Kementerian PKP, percepatan penanganan RTLH diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk menghadirkan hunian yang lebih layak bagi masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor.