TIMIKA,MAHATVA.ID -Ratusan warga Orang Asli Papua (OAP) yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mimika menggelar aksi demonstrasi damai di halaman Kantor DPRK Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Massa datang dari sejumlah titik di Timika, antara lain kawasan Gorong-Gorong, SP 2, Kompleks Jalan Perintis, dan beberapa lokasi lainnya. Mereka kemudian bergerak dengan berjalan kaki menuju Kantor DPRK Mimika sambil membawa atribut organisasi dan menyampaikan seruan politik mengenai berbagai persoalan di Papua.
Aksi diawali dengan doa bersama. Setelah itu, sejumlah perwakilan massa dan tokoh adat menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi.
Dalam penyampaian aspirasinya, massa KNPB menyoroti situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua yang mereka sebut sebagai kondisi “darurat militer dan kemanusiaan”.
Dalam aksi tersebut, KNPB Wilayah Mimika bersama sejumlah komponen pendukung menyampaikan enam poin pernyataan sikap.
Poin pertama berkaitan dengan tuntutan hak menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Papua.
Kedua, massa meminta peninjauan terhadap Resolusi PBB 1752 yang berkaitan dengan Perjanjian New York 1962.
Ketiga, massa menyatakan penolakan terhadap hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan meminta peninjauan kembali terhadap Resolusi PBB 2504.
Keempat, KNPB meminta akses yang lebih luas bagi bantuan kemanusiaan internasional ke Papua.
Selanjutnya, pada poin kelima, massa meminta penyelesaian konflik Papua melalui mekanisme internasional dengan mengutamakan pendekatan kemanusiaan.
Sementara poin keenam berisi tuntutan pencabutan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua serta permintaan adanya mekanisme yang menurut massa dapat memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Ketua KNPB Wilayah Mimika, Yanto Dabior Awerkior, kemudian menyerahkan dokumen pernyataan sikap tersebut kepada Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau.
Primus menerima aspirasi tersebut dan mengapresiasi pelaksanaan aksi yang berlangsung secara tertib dan damai. Ia menyatakan DPRK Mimika akan meneruskan aspirasi massa kepada pemerintah pusat melalui mekanisme kelembagaan.
“Kami terima tuntutan ini untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat. Ini rumah rakyat, kami tidak akan pernah menolak rakyat yang datang menyampaikan aspirasinya. Kami akan lanjutkan tuntutan ini. Mari kita tetap menjaga keamanan bersama,” ujar Primus.