JAKARTA, MAHATVA.ID – Pemerintah terus memperkuat ekonomi rakyat melalui pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga 14 Agustus 2026, sebanyak 10.000 koperasi telah beroperasi, dengan 3.300 di antaranya telah menjalankan kegiatan operasional secara optimal.
Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, KDMP dibangun sebagai pusat ekonomi rakyat di tingkat desa sekaligus instrumen untuk memperkuat posisi petani, nelayan, dan masyarakat desa dalam kegiatan ekonomi.
“Per hari ini, sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya sedang masa penyesuaian,” ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, koperasi yang telah beroperasi secara optimal ditandai dengan tersedianya berbagai sarana pendukung serta berjalan aktifnya kegiatan ekonomi koperasi.
Sistem digital juga digunakan untuk memantau ketersediaan stok barang secara terpusat. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai aktivitas dan kebutuhan koperasi di berbagai daerah.
Selain menjalankan kegiatan ekonomi, KDMP juga diarahkan menjadi offtaker atau pembeli hasil produksi masyarakat setempat, termasuk produk pertanian dan perikanan.
Koperasi juga telah dilengkapi sarana transportasi sendiri sehingga proses distribusi hasil produksi masyarakat tidak sepenuhnya bergantung kepada pihak ketiga.
Pemerintah menargetkan 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dapat menjalankan operasional secara optimal pada akhir 2026.
Presiden menegaskan, keberadaan koperasi diperlukan agar petani dan nelayan tidak menghadapi aktivitas ekonomi secara sendiri-sendiri.
Dengan adanya kelembagaan ekonomi bersama, masyarakat desa diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai produksi dan distribusi.
“Koperasi adalah alat agar petani tidak berjalan sendiri, nelayan juga tidak berusaha sendiri, dan desa memiliki daya tawar dan daya tarik ekonomi,” tegas Prabowo.
Penguatan koperasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, sekaligus memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.
Selain penguatan ekonomi desa, pemerintah juga melakukan intervensi terhadap sektor ojek daring untuk mendorong pembagian hasil yang lebih adil antara pengemudi dan perusahaan aplikator.
Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, tidak terlepas dari besarnya kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap perekonomian nasional.