Dalam skema yang tengah dikaji, desil 9 dan 10 menjadi kelompok yang berpotensi dikeluarkan dari penerima Pertalite bersubsidi.
Namun, penerapan skema tersebut akan sangat bergantung pada akurasi data sosial ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi rumah tangga juga menjadi faktor yang perlu diperhitungkan agar pembatasan tidak justru salah sasaran.
Sistem Pertamina Jadi Salah Satu Pertimbangan
Purbaya menyebut sistem yang dimiliki Pertamina dinilai telah memadai untuk mendukung kemungkinan penerapan pembatasan.
Meski demikian, kesiapan sistem distribusi harus berjalan seiring dengan validitas data penerima.
Pemerintah perlu memastikan data kesejahteraan terhubung dengan identitas konsumen secara akurat dan dapat diperbarui apabila kondisi ekonomi masyarakat berubah.
Mekanisme verifikasi dan koreksi data juga akan menjadi bagian penting apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Tanpa mekanisme tersebut, pembatasan berbasis data berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama ketika masyarakat yang sebenarnya berhak justru masuk kategori tidak menerima subsidi.
Jenis Kendaraan Ikut Dipertimbangkan
Selain tingkat kesejahteraan, pemerintah juga mempertimbangkan karakteristik kendaraan dalam merancang mekanisme pembatasan.
Bahlil mencontohkan kendaraan mewah sebagai salah satu indikator yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.
“Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” tutupnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mengeksplorasi mekanisme penyaringan penerima. Namun, belum ada penjelasan resmi mengenai apakah jenis kendaraan akan menjadi syarat utama, indikator tambahan, atau hanya salah satu pertimbangan dalam sistem pembatasan.
Bagian ini masih perlu konfirmasi resmi dari pemerintah.
Pembatasan Subsidi Bukan Wacana Baru