Penyaluran Dana Desa.
Kompensasi masyarakat sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo.
Dukungan penyelenggaraan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.
Pemerintah juga tetap menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi kondisi darurat, bencana, maupun pengendalian inflasi daerah.
Defisit Anggaran Jadi Tantangan
Di akhir penyampaiannya, Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi tantangan berupa defisit fiskal karena kebutuhan pembangunan lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.
Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD akan menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat," tegas Rudy.
Apresiasi untuk DPRD Kabupaten Bogor
Pada kesempatan yang sama, Rudy Susmanto juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas sinergi selama pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai berbagai masukan dari DPRD telah menyempurnakan substansi Raperda sehingga dapat disepakati bersama.
Selanjutnya, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.