JAKARTA, MAHATVA.ID – Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku tak kuasa menahan air mata saat menonton film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Hal itu disampaikan Megawati dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya,” kata Megawati, dikutip dari laman resmi UGM, Senin (25/5/2026).
Megawati menyoroti semakin luasnya alih fungsi hutan di Indonesia menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut keberlangsungan tradisi dan hukum adat masyarakat lokal.
Ia menekankan pentingnya menghormati hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?” ujarnya.
Mega juga mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak-hak masyarakat adat.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita diproduksi oleh Ekspedisi Indonesia Baru dan dirilis pada 2026.
Film tersebut merekam kondisi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Papua, serta perjuangan mereka mempertahankan hak atas tanah adat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam dokumenter itu adalah proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai sebagian pihak berdampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat setempat.
Belakangan, pemutaran dan diskusi film dokumenter tersebut menjadi perhatian publik setelah sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) dibubarkan di berbagai daerah.
Beberapa pembubaran disebut melibatkan aparat maupun pihak kampus, di antaranya di Universitas Mataram, Universitas Khairun, hingga kawasan Benteng Oranje.
Selain itu, rumah produksi WatchDoc bersama jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mencatat adanya dugaan penolakan tempat pemutaran hingga pembatalan acara secara sepihak.
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tidak melarang kegiatan nobar maupun diskusi film dokumenter tersebut.