Data kemiskinan dan ketimpangan juga menjadi dasar arah kebijakan tersebut. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menuju kisaran 6–6,5 persen pada 2027. Target kemiskinan ekstrem diarahkan mendekati nol persen. Rasio gini juga diupayakan bergerak lebih rendah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kelompok tertentu. Strategi ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas sosial.
Namun tantangan utama pemerintah bukan hanya menjaga pertumbuhan. Pemerintah juga harus memperbaiki kualitas penerimaan negara. Presiden secara terbuka menyinggung persoalan kebocoran devisa akibat praktik under invoicing ekspor yang berlangsung selama bertahun-tahun. Under invoicing terjadi ketika nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak atau menyimpan devisa di luar negeri.
Isu ini sangat penting bagi Indonesia yang memiliki ketergantungan besar terhadap ekspor komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, nikel, dan mineral lainnya. Ketika devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk ke sistem keuangan nasional, negara kehilangan kapasitas fiskal, cadangan devisa, dan potensi penerimaan pajak.
Pernyataan Presiden mengenai potensi kehilangan devisa hingga ratusan miliar dolar selama lebih dari dua dekade memperlihatkan bahwa pemerintah mulai menempatkan tata kelola perdagangan internasional sebagai isu strategis nasional. Pemerintah tidak lagi melihat kebocoran ekspor hanya sebagai persoalan teknis kepabeanan, tetapi sebagai faktor yang memengaruhi kapasitas pembangunan nasional.
Pendekatan serupa juga terlihat dalam kebijakan pengawasan cukai dan perpajakan. Pemerintah mulai memperkuat penindakan terhadap pita cukai palsu dan aktivitas ekonomi ilegal yang selama ini dianggap menjadi sumber kebocoran penerimaan negara. Langkah ini relatif penting karena penerimaan cukai hasil tembakau masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan APBN. Pada beberapa tahun terakhir, kontribusi cukai hasil tembakau dapat mencapai lebih dari Rp200 triliun per tahun.
Selama ini pendekatan pemerintah terhadap industri rokok cenderung bertumpu pada kenaikan tarif cukai. Pemerintah sekarang mulai bergerak pada aspek pengawasan distribusi ilegal, pengendalian pita palsu, dan efisiensi penerimaan. Pergeseran ini menunjukkan perubahan pendekatan fiskal dari sekadar menaikkan tarif menuju perbaikan kualitas administrasi penerimaan negara. Kita patut mengapresiasi aparat Bea Cukai yang berhasil menggagalkan kebocoran pita cukai palsu senilai Rp570 miliar baru-baru ini. Langkah seperti ini diperlukan untuk melindungi industri nasional sekaligus mengamankan sumber pendapatan negara.
Pemerintah juga mulai memberi sinyal lebih keras terhadap praktik pengampunan pajak berulang. Setelah beberapa periode tax amnesty digunakan untuk menarik repatriasi aset, pemerintah sekarang cenderung menekankan disiplin fiskal dan pengawasan aset luar negeri. Pendekatan ini bertujuan membangun kredibilitas sistem perpajakan jangka panjang.
Di sisi lain, skeptisisme pasar terhadap target ekonomi pemerintah tetap terlihat. Salah satu indikatornya tampak dari reaksi pasar modal setelah muncul rencana penguatan peran BUMN dalam ekspor komoditas strategis. Pemerintah berencana memperbesar fungsi BUMN sebagai pengelola ekspor beberapa komoditas utama seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit.