BPI juga menargetkan sekitar 1.500 tenaga kerja terampil melalui berbagai program pelatihan industri dan jasa.
Meski demikian, masyarakat berharap besarnya target tersebut dibarengi dengan sistem sosialisasi terbuka, pemerataan informasi, dan transparansi seleksi yang dapat diawasi publik secara bersama.
Masyarakat menilai, apabila program pelatihan dan pengrekrutan tenaga kerja ini benar-benar dibangun melalui kerja sama antara pihak perusahaan dan pemerintah daerah, maka pola koordinasi seharusnya dilakukan secara terbuka dan terstruktur hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Menurut sejumlah warga, pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dengan memberikan instruksi resmi secara berjenjang kepada para camat dan kepala desa agar proses sosialisasi, pendataan, hingga pengawasan pengrekrutan dapat berjalan profesional, merata, dan mudah diakses seluruh generasi muda Tanimbar.
“Kalau memang ini program besar untuk masa depan daerah, maka mekanismenya juga harus besar dan terbuka. Camat dan kepala desa perlu dilibatkan secara resmi supaya informasi tidak hanya beredar di kelompok tertentu,” ujar seorang warga.
Sebab bagi masyarakat Tanimbar, isu terbesar bukan sekadar pelatihan kerja, melainkan siapa yang benar-benar mendapat kesempatan untuk masuk dan bertumbuh di tengah proyek raksasa yang selama ini dijanjikan membawa kesejahteraan bagi daerah.
Hingga berita ini diterbitkan pihak BPI maupun Pemerintah daerah belum memberikan tanggapan resmi mengenai sorotan publik mengenai transparansi sosialisasi dan proses pengrekrutan tenaga kerja tersebut.