MAHATVA.ID -Kebijakan kerja sama media oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali disorot publik. Sejumlah pelaku pers menilai pola kemitraan yang berjalan belum sepenuhnya terbuka dan berpotensi menimbulkan kesan tebang pilih, Senin (27/4)
Sorotan itu muncul setelah dalam kurun waktu tertentu, kerja sama publikasi disebut lebih banyak melibatkan media yang sama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penentuan mitra serta komitmen pemerintah dalam menjunjung prinsip kesetaraan.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah daerah diingatkan untuk menempatkan kemitraan media dalam kerangka profesionalitas. Kerja sama publikasi dinilai harus berbasis kriteria objektif, bukan pertimbangan non-teknis yang sulit diukur.
Sejalan dengan itu, sejumlah kalangan menilai bahwa fase politik seharusnya tidak lagi memengaruhi kebijakan publik. Setelah proses demokrasi usai, kepemimpinan daerah dituntut hadir sebagai pengayom bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
“Sudah dua tahun ini, media tertentu saja yang kerja sama. Kami yang belum terakomodir memahami situasi yang masih tersisa, tetapi di tahun kedua pemerintahan ini, sudah saatnya membuka ruang yang lebih adil,” ujar seorang sumber di kalangan media, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut dia, keterbukaan dalam kerja sama media menjadi penting untuk menjaga keseimbangan informasi publik. Ia berharap pemerintah daerah dapat merangkul seluruh media yang memenuhi kriteria, demi mendorong pembangunan yang partisipatif.
Dalam kerangka hukum, pengelolaan hubungan antara pemerintah dan media tetap harus berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Keterbukaan mekanisme dinilai menjadi kunci untuk menghindari persepsi diskriminasi di tengah masyarakat.