Lebih jauh, Sirod meminta negara tidak hanya menjadi pemberi izin usaha, tetapi juga hadir aktif sebagai mediator antara investor dan pelaku lokal. Menurutnya, ketimpangan akses dan partisipasi dalam pembangunan bisa menjadi ancaman laten bagi iklim usaha di daerah.
“Kalau terus dibiarkan, rasa ketidakadilan ini bisa jadi bom waktu. Sudah banyak proyek besar gagal karena kurangnya komunikasi dan keberpihakan,” ucapnya.
Terkait proses audit Kadin Indonesia terhadap Kadin Cilegon dan Banten, Sirod mendukung langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki ekosistem organisasi bisnis daerah yang dinilai sudah terlalu lama tidak merepresentasikan pelaku usaha lokal secara utuh.
“Kita perlu ekosistem bisnis yang bersih, kompetitif, dan punya kepedulian sosial. Negara harus fasilitasi keseimbangan antara pelaku usaha besar dan kecil,” pungkasnya.